Berita

  • Berita
  • Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penyelesaian permasalahan operasi BUMD tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
img

Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penyelesaian permasalahan operasi BUMD tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penyelesaian permasalahan operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LHP kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penyelesaian permasalahan operasi BUMD tahun 2023 ini diterima oleh Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dari Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi dalam penyerahan LHP Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II tahun 2023 di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at (22/12/2023) siang.
Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif saat BPK kembali melakukan audit di awal tahun depan.
Sementara Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan sekaligus bimbingan kepada Pemkab Probolinggo dalam hal menyangkut masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satunya yang menjadi fokus pemeriksaannya adalah pemeriksaan terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan pada beberapa hotel dan restoran,” katanya.
Selain itu jelas Pj Bupati Ugas, pemeriksaan juga dilakukan dalam penyelesaian permasalahan operasi BUMD di Kabupaten Probolinggo. Harapannya hasilnya bisa menguatkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
“Kepada masyarakat, saya pikir pajak merupakan kewajiban bagi kita. Karena pajak juga untuk mendukungan program pembangunan Pemerintah Daerah. Taat pajak adalah warga Kabupaten Probolinggo sejati,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo mengungkapkan LHP BPK merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. “Kami meyakini bahwa sinergi yang baik antara keduanya akan menghasilkan tindak lanjut dan rekomendasi yang baik sesuai dengan harapan Bersama,” pungkasnya.

Copyright 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.