Berita

  • Berita
  • Sekretariat DPRD Fasilitasi Rakor Gesek Ektrem Di Kecamatan Dringu
img

Sekretariat DPRD Fasilitasi Rakor Gesek Ektrem Di Kecamatan Dringu

Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) Gerekan Serentak Eselon Peduli Kemiskinan Ektrem (Gesek Ekstrem) di Kantor Kecamatan Dringu, Senin (5/2/2024).
Kegiatan yang diikuti semua Kepala Desa dan Operator Desa se-Kecamatan Dringu, Petugas PLKB dan Pendamping PKH Kecamatan Dringu ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, Kabag Umum Ulfiningtyas, Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Dian Festy Anggraine serta Camat Dringu Heri Mulyadi dan Forkopimka Dringu.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengatakan ada tugas negara yang dibebankan dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Strateginya ada 3 meliputi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi kantong-kantong miskin.
“Inpres dan strategi yang dibuat oleh pusat dengan telah didisposisikan kepada Pemkab Probolinggo lengkap dengan by name by addres. Tahun 2022 terakhir dikirimkan kepada Pemkab Probolinggo untuk dilakukan verval (verifikasi dan validasi). Alhamdulillah kebersamaan kita di tahun 2023 diawal-awal Pak Kepala Desa dengan seluruh komponen masyarakat desa telah melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dari jumlah P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan dari jumlah sasaran kemiskinan ekstrem pada saat itu telah dapat kita turunkan dengan cara mengidentifikasi dam memvalidasi,” katanya.
Tutug menerangkan saat ini dilakukan verval lagi dari sejumlah sisa untuk dikonfirmasi ke Jakarta. Kemudian ke Pemkab Probolinggo lalu diserahkan kepada Camat dan seluruh desa untuk dilakukan verval P3KE bersama seluruh pihak. Tujuannya untuk memastikan bahwa sasaran P3KE tahun 2024 adalah benar-benar yang sudah tervalidasi oleh pemerintah desa yang hasilnya disampaikan ke kecamatan, kabupaten hingga pusat.
“Demikian seterusnya hingga updatenya sampai akhir Desember 2024 harapannya angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan serendah-rendahnya dengan target 0%. Nanti kita lihat Kecamatan Dringu dari hasil verifikasi dan validasi. Awal tahun 2022 akhir, prosentase kemiskinan kita 3,18 dan tahun 2024 diharapkan 0%. Kita masih menunggu hasil update dari BPS dan mudah-mudahan akhir tahun 2023 kemarin desa sasaran P3KE tinggal 2,5 persen sehingga bisa kita tuntaskan di akhir tahun 2024,” jelasnya.
Menurut Tutug strategi yang harus dibangun bersama-sama dari desa, kecamatan dan kabupaten. Strateginya dengan menetapkan sasaran yang valid, karena kalau sasarannya tidak valid dan tidak tepat sasaran maka programnya akan liar. Bagaimana menetapkan sasaran yang valid dilakukanlah Musdes (musyawarah desa) di tingkat desa. Sebab kepala desa, perangkat desa, RT, RW dan tokoh-tokoh yang ada di desa yang tahu persis bagaimana keseharian nama-nama yang ada dilakukan verval untuk menetapkan apakah masih lanjut atau tidak.
“Ketepatan itu nanti didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh Bapelitbangda yang bisa diakses oleh Camat dan kepala desa sehingga dengan teknologi informasi kita tahu by name by address KPM yang menjadi sasaran lengkap dengan biodata dan kondisi rumahnya. Itulah impian kita bersama untuk memastikan bahwa sasaran P3KE telah memenuhi syarat tepat sasaran dan tidak liar,” terangnya.
Sementara Camat Dringu Heri Mulyadi menyampaikan sosialisasi Gesek Ekstrem ini merupakan sebuah gerakan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang sumber datanya dari P3KE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
“Hari ini sosialisasi Gesek Ekstrem melalui sumber data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diolah oleh Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo melalui aplikasi Sasmita (Sistem Analisa Kemiskinan Terpadu Daerah). Nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana cara memverifikasinya. Hari ini datanya sudah saya serahkan ke kepala desa dan kasi kesra,” ujarnya.
Lebih lanjut Heri menjelaskan untuk Kecamatan Dringu ada sekitar 5.000 yang harus diverifikasi terkait Gesek Ekstrem. Dari total 5.000 ini, 1.900 diantaranya berada di Desa Tamansari dan sisanya dibagi rata di semua desa. “Kita ingin melihat apakah yang miskin ekstrem ini benar-benar miskin ekstrem. Dasar penghapusannya adalah Perbup Nomor 13 Tahun 2018. Disana ada ketentuan kurang lebih 14 kriteria mereka dianggap miskin. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka harus dihapus dalam kategori kemiskinan ekstrem. Silahkan data yang diberikan diperiksa dan nanti dimusdeskan,” terangnya.
Sedangkan Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengungkapkan sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan verval di tingkat desa dengan data yang sudah diberikan oleh Camat dan melakukan musdes tentang hasil verval sehingga nanti di akhir bulan Pebruari 2024 diketahui jumlah kemiskinan ekstrem di tiap-tiap desa. Setelah itu jumlahnya berapa nantinya Pemkab Probolinggo melakukan intervensi yang terjaring didalam data-data kemiskinan ekstrem.
“Harapannya diakhir tahun 2024 prosentase kemiskinan ekstrem adalah 0% sesuai dengan harapan dari Bapak Pj Bupati dan Presiden RI. Inovasinya dengan melibatkan OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo di dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Yulius mengharapkan kolaborasi ini bisa mengefektifkan bagaimana nanti mencapai goalnya diakhir tahun 2024 kemiskinan ekstrem berkurang atau 0%. Tetapi menghilangkan kemiskinan ekstrem ini tidak menghilangkan kemiskinan. Oleh karena itu jangan ragu untuk memverifikasi, jika tidak masuk jangan dimasukkan dalam kategori kemiskinan ekstrem. Sebaliknya kalau benar-benar memenuhi kriteria maka harus dimasukkan.
“Kami mengharapkan segera melakukan verval di minggu pertama dan kedua bulan Pebruari 2024. Nanti minggu ketiga dan keempat itu sudah melakukan musdes. Nantinya ada intervensi dan monitoring. Ketika Musdes kita akan hadir sehingga apa yang diinginkan Bapak Pj Bupati terkait kemiskinan ekstrem 0% di Kabupaten Probolinggo bisa terwujud,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas. Ia mengharapkan informasi terkait waktu pelaksanaan verval maupun musdes sehingga bisa turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pendampingan. Ketika ada permasalahan nanti bisa dicarikan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Verval ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui orang yang benar-benar berhak masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Itu penting untuk bisa saya melihat secara langsung benar apa tidak terkait kemiskinan ekstrem dalam satu rumah tangga harus dihapus atau tetap. Nanti kita akan bekerja sama dengan Pak Sekretaris DPRD dan Bapak Camat Dringu,” pungkasnya.

Copyright 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.